Integrasi Harga Diri
Essai

Integrasi Harga Diri

Publis : 31 Maret 2016

233x dibuka

Tanggal 19 Maret 2012 Pemerintah Kota Padang telah mencanangkan kesepakatan anti korupsi yang disimbolkan dalam bentuk pin bertuliskan Saya Anti Sogok. Momentum ini berawal dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi pengendalian internal pemerintah dan tiada toleransi atas tindakan pidana korupsi. Ketiga unsur ini cenderung berlangsung dalam siklus kepentingan, yaitu kepentingan mewujudkan ketiga unsur dimaksud, kepentingan untuk pencapaian target kinerja, dan kepentingan lain yang dapat timbul sebagai akibat integrasi kecenderungan ini. Pada kesempatan itu juga diwujudkan komitmen melalui Pakta Integritas, penetapan kewajiban pejabat untuk melaporkan kekayaankepada KPK, dan penandatangan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) antara Pemerintah Kota Padang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

            Langkah yang diambil oleh Pemko Padang diatas, dinilai suatu hal yang lumrah, wajar dan memang perlu dilaksanakan, namun bukan berarti tanpa kontra dan kritikan. Hal itu dapat diawali dengan untuk apa pin Saya Anti Sogok dan mampukah sebuah simbol menetralisir ambisi yang korelatif dengan nurani seseorang. Tidak sebatas itu saja, rangkaian pertanyaan jelas akan terus muncul jika sebuah semboyan berseberangan dengan kebiasaan dan obsesi, dan apalagin kondisi pelanggaran paradigma seperti ini memang telah berlangsung sejak dulunya.

            Makna dominan yang terdapat dalam tema tulisan ini adalah sogok, yang sama artinya suap. Dua kata antara sogok dan suap ini memiliki makna kias atau konotasi, yaitu tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Seperti, “amplop” pada tolong belikan amplop, akan bermakna lain pada berikan saja dia amplop. Kata sogok dapat diartikan dengan menyuap. Kata suap diartikan juga memberi uang sogok, atau memasukan sesuatu ke mulut dalam arti lain. Jika disandingkan kemudian dibandingkan Saya Anti Sogok dan Saya Anti Suap, akan ditemukan etika dalam memaknai kalimat tersebut. Sogok pada kalimat pertama maknanya kurang halus dan lebih objektif karena menonjolkan karakter sikap. Suap pada kalimat kedua maknanya lebih halus karena lebih subjektif. Sehingga berdasarkan tata bahasa seperti ini akan jelas lebih tepat jika Saya Anti Sogok sebagai simbol dari pada Saya Anti Suap.

            Sogok dalam konteks tulisan ini merupakan bagian dari korupsi, yang berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi dapat juga berarti prilaku seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mencari keuntungan  dan merugikan kepentingan orang lain atau umum. Pengertian lain yang lebih tepat untuk lingku pemerintahan adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Korupsi dalam pengertian seperti itu sama halnya dengan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

            Pasal demi pasal dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam tujuh kelompok yaitu; korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan; korupsi yang terkait dengan suap-menyuap; korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara; korupsi yang terkait dengan pemerasan; korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.

            Sogok sebagai bagian dari korupsi, berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikenali berdasarkan ciri-cirinya, seperti; melibatkan lebih dari satu orang; serba rahasia; melibatkan elemen kewajiban dan keuntungann timbal balik; menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik aturan hukum; mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum; pengkhianatan kepercayaan; melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban pemerintahan dan masyarakat.

            Pengertian sogok, baik tunggal maupun bagian dari korupsi, ternyata tercipta akibat perjalanan panjangnya sebelum ini. Sogok atau korupsi dapat dikatakan sebagai warisan masa lalu. Lahirnya berbagai peraturan dan perundang-undangan, adalah akumulasi dari kondisi dan prilaku korupsi sebelum aturan itu disyahkan, dan karena telah menimbulkan kerugian maka kemudian perlu dibatasi dengan dasar hukum.

            Saya Anti Sogok dalam batasan tulisan ini adalah penyatuan bukti sejarah sehingga menjadi kesatuan yang utuh, sehingga terwujudnya sosok individu yang punya harga diri anti sogok. Setiap daerah memiliki keistimewaan karena sejarahnya dan para pelakunya. Setiap daerah boleh saja punya pembuktian. Seperti halnya Padang sebagai kota yang telah metropolitan pada abad 18, ternyata memiliki perjalanan panjang karena ketokohan seseorang dan kisah heroik daerahnya, memiliki makna yang luas tentang harga diri, tidak bisa ditawar dengan materi dan ambisi pribadi.

Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagi sesuatu yang “lumrah dan Wajar”. Korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang jika tidak dilakukan maka akan membuat “stress” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di negara kita.

            Pada zaman kerajaan. korupsi di Indonesia dilatar belakangi oleh motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten, mengajarkan bahwa konflik kekuasan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Coba saja kita lihat bagaimana Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan, mulai dari Prabu Anusopati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa Wongateleng dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi di Kerajaan Majapahit yang menyebabkan terjadinya beberapa kali konflik yang berujung kepada pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain. Bahkan kita ketahui, kerajaan Majapahit hancur akibat perang saudara yang kita kenal dengan “Perang Paregreg” yang terjadi sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Lalu, kerajaan Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang, ada juga Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso. Hal menarik lainnya pada fase zaman kerajaan ini adalah, mulai terbangunnya watak opurtunisme bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan “abdi dalem”. Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan opurtunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan dikemudian hari.

Pada zaman penjajahan, praktek korupsi masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah terutama oleh Belanda. Korupsi berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah adiministratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia.

Pada zaman modern seperti sekarang ini walaupun telah lepas dari belenggu penjajahan, akan tetapi budaya yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda, tidak serta merta lenyap begitu saja. salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari prilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter, anti-demokrasi dan anti-kritik, membuat jalan bagi terjadi praktek korupsi dimana-mana semakin terbuka. Indonesia tak ayal pernah menduduki peringkat 5 (besar) Negara yang pejabatnya paling korup.

            Dikota Padang, Saya anti sogok telah dirintis oleh seorang tokoh yang sangat dibanggakan, yaitu Bgd. Aziz Chan. Walikota Padang ke 2, menggantikan Mr. Abu Bakar Djaar. Bgd. Aziz Chan adalah sosok yang tegar, tegas, teguh dan bijaksana. Identifikasi Aziz Chan anti sogok dapat diawali pengangkatannya secara aklamasi sebagai Walikota Padang, dimana pemilihan dilakukan tanpa sogok untuk mendapatkan jabatan, dan tidak menyalahgunakan jabatan setelah berjabatan. Walaupun memang kondisi Kota Padang saat itu sedang dalam masa agresi oleh Belanda akibat pindahnya markas tentara dan pemerintahan republik ke Bukittinggi.

Dalam perundingan dengan pihak RI yang diketuai Residen SM. Rasyid, dibentuklah sebuah Panitia Kerja yang diketuai oleh Wali Kota Padang Bagindo Aziz Chan. Semenjak itu mulai kembali dilakukan pemungutan pajak-pajak penghasilan kota, seperti pajak tontonan, kendaraan dan sebagainya. Kegiatan ini membuka peluang sogok, yaitu ketika segala macam pajak dilakukan pemungutannya, dimana ekonomi yang belum stabil dan longgarnya pengawasan pungutan pajak, semestinya peluang untuk korupsi dan menyogok pemerintah kota praja masa itu terbuka luas. Namun kenyataannya, pegawai yang ditunjuk untuk pemungutan pajak itu tidak satu sen mengambil untuk keuntungan pribadi.

Pernyataan sikap Bgd. Aziz Chan yang sangat jelas dan transparan disampaikannya dalam suatu wawancara:

Masalah kota Padang ini harus dihadapi dengan suatu rencana yang nyata dan perbelanjaan yang cukup. Harus ditambah lagi dengan pegawai-pegawai yang telah diseleksi, tabah dan patuh setia pada perjuangan Republik Indonesia. Semenjak awal bulan Januari 1947, pemerintah telah dapat menjamin makanan untuk penduduk dan pegawai RI di kota Padang yang berjumlah lebih kurang sepuluh ribu jiwa. Makanan itu dibagikan dengan cuma-cuma untuk meringankan kesengsaraanrakyat.

Jelas sekali Bgd. Aziz Chan menerapkan penempatan personil atau pegawai yang bermartabat dan memiliki harga diri melalui seleksi yang dilaksanakan beliau. Termasuk dalam pendistribusian ransum dan makanan, Bgd. Aziz Chan memberikan jaminan jika penduduk Kota Padang tidak akan kelaparan, yang sama artinya tidak sedikitpun beliau mengambil fasilitas yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi.

            Pada masa Orde Baru, Soeharto, pajak merupakan andalan utama peningkatan pendapatan negara. Siapa yang menghalang-halangi, dicap sebagai anti pemerintah, membahayakan stabilitas Negara, hingga tuduhan komunis gaya baru dan lain sebagainya. Soeharto dengan demokrasi terpimpinnya mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang kuat terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor penting mengapa korupsi begitu sangat mudahnya tumbuh subur dan berkembang

Secara sosiologis, terjadi kecenderungan korupsi yang menyebar dan menjamur dikalangan masyarakat umum, juga tidak lepas dari bangunan kekuasaan yang dipraktekkan oleh Orde Baru Soeharto. Tercipta hegemoni pemikiran masyarakat oleh lingkungan sosial yang terbentuk dari bangunan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Wajar kemudian ketika sebahagian besar pejabat-pejabat pemerintahan hingga tingkat daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah hingga kepala dusun sekalipun), juga ikut bertindak sama dengan prilaku yang diterapkan oleh kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan sewenang-wenang. Pejabat lokal pemerintahan inipun, tak segan untuk menggunakan otoritasnya demi memperkaya diri sendiri dengan menghisap serta menindas masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat terkesan diam dan tak berani bertanya apalagi melakukan protes akibat dominannya kekuasaan yang terjadi. Akibatnya, budaya politik yang terbangun ditengah masyarakat cenderung prematur dan prakmatis. Semisal, banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi Bupati atau Camat meski harus menghabiskan biaya yang tak sedikit dalam pemilihannya

Sekarang setelah masuk pada era globalisasi, implementasi kepemerintahan semakin komplek dan konflik. Lengkap karena banyaknya urusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan menimbulkan konflik karena banyaknya urusan yang memerlukan efektif dan efisien penyelesaiannya.

Harga diri sebagai abdi masyarakat dan harga diri pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, merupakan lahan yang rentan akibat warisan masa lampau. Pergantian era kepemimpinan yang sejalan dengan perkembangan zaman semestinya melahirkan perubahan sikap dan pola pikir. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang menrubahnya. Untuk itu, belajar dari sejarah, dan melihat kedepan kearah yang lebih baik, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas.

            Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat. Sebuah fakta menunjukan bahwa tingkat praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat negara, menyebabkan masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Kepercayaan serta harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun, bahkan senderung apatis terhadap pemerintah beserta aparatur-aparatur hukumnya, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah terkesan berjalan dengan lamban. Berbelit-belit dan sangat birokratisnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, menjadi salah satu faktor mendasar penyelesaiaan sebuah kasus. Pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk mempelancar proses pemberantasan korupsi sehingga daapt berjalan cepat, efisien dan efektif tanpa harus dihalangi oleh aturan-aturan yang telampau birokratis.

Pemberantasan Korupsi Melalui Upaya Hukum. Upaya yang harus dilakukan untuk memberantas dan membasmi korupsi ini bukan hanya sekedar menggiatkan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan koruptor. Upaya pemberantasan korupsi juga bukan hanya sekedar dengan menggiatkan kampanye peningkatan nilai-nilai moral seseorang. Namun upaya korupsi harus secara mendalam menutup akar penyebabnya melalui; perbaikan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam konteks perbaikan ekonomi; membangun sistem kekuasaan yang demokratis; membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah; penguatan institusi-institusi aparatur penegak hukum yang jujur dan kredibilitas; perbaikan sistem dan mutu pendidikan.

Berharap pada harga diri yang anti korupsi, dapat diperkirakan dapat memperkecil tingkat kesalahan tidak terjadinya pungli dari tingkat atas sampai ke kelurahan, gratifikasi kepada pejabat penolong urusan, basa basi yang diselipkan setelah urusan selesai, dan mengutip hasil pungutan resmi. Semua itu ditentukan oleh harga diri seorang abdi masyarakat. Dan bagi Pemerintah Kota Padang, harapan itu sejak dulunya dinaungi oleh konsep yang jelas, yaitu adat basandi syarakat, syarak basandi kitabullah. Dimana saya akan malu jika menerima sogok. Sebab sogok sama artinya pelanggaran terhadap adat dan syarak.

 

Kepustakaan

  1. Amien Rahayu SS, Jejak Sejarah Korupsi Indonesia, Analis Informasi LIPI, 2007.
  2. Dendy Sugono, Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Edisi IV, 2008.
  3. Fatimah Djajasudarma, Semantik 1, Pengantar ke Arah Ilmu Makna, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 1999.
  4. Harian Singgalang, Pin Anti Sogok untuk Apa, Tajuk, 20 Maret 2012.
  5. Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika, 2006
  6. Madjalah Penerangan Sumatera Tengah, mengenang Bgd. Aziz Chan - Pahlawan Nasional Aziz Chan, No. 112, 15 Djuli 1953, tahun IV.
  7. Mingguan BAKINNews, Pimpinan KPK Pasangkan PIN Anti Sogok, 21 Maret 2012.
  8. www.nusantaranews.net, Pencanangan Anti Korupsi, 18 Maret 2012.

Admin :

Kontak & Alamat

Email : arsip@padang.go.id

Telp. / Fax. : +62751-811413

Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Padang - Sumatera Barat